Sorotan berita kali ini akan menyebutkan tentang fakta harga minyak goreng yang meroket akibat kesalahan kebijakan pemerintah hingga fenomena minyak goreng yang masih sulit ditemukan, padahal ekspor tetap Lancar.
Apakah Anda penasaran dengan kedua sorotan berita tersebut? Simak detail ulasannya pada kelanjutan berita di bawah ini.
1. Harga Minyak Goreng Meroket Akibat Kesalahan Kebijakan Pemerintah
Meroketnya harga minyak goreng memang sangat meresahkan. Sebab, masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasakan kesulitan akibat tingginya harga minyak goreng. Di sisi lain, minyak goreng termasuk salah satu kebutuhan utama sehari-hari.
Melonjaknya harga minyak goreng merupakan kesalahan kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Disebutkan bahwa akibat kesalahan kebijakan, harga minyak goreng melonjak. Sebab, selama ini minyak goreng semata-mata bergantung pada harga CPO internasional.
Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengakui hal tersebut. Oke menyebutkan bahwa harga minyak goreng yang dibiarkan oleh pemerintah selalu tergantung pada harga CPO internasional merupakan penyebab utama meroketnya harga minyak goreng.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk melepas harga CPO internasional untuk minyak goreng. Hal ini masih berkaitan dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Pemerintah juga tidak bisa menunggu pembenahan dari hulu ke hilir maupun temuan yang terkait dugaan adanya kartel di industri minyak goreng. Alasannya, para ibu rumah tangga tidak bisa menunggu. Sehingga tidak akan selesai jika hanya menyalahkan seseorang kartel, melainkan harus masuk ke dalam ranah hukum putusan pengadilan.
2. Minyak Goreng Masih Sulit Ditemukan Padahal Ekspor Tetap Lancar
Meskipun saat ini pemerintah sudah menerapkan kebijakan terbaru terkait harga eceran tertinggi (HET), faktanya minyak goreng seharga Rp 11.500 per liter masih sulit didapatkan pada sejumlah lokasi. Selain itu, masih banyak pedagang yang menjual minyak goreng di atas HET lantaran tak ingin menjual rugi.
Terkait hal ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa kebijakan DMO tetap menjaga kinerja ekspor minyak goreng. Oleh karena itu, harga di luar negeri saat ini sedang bagus.
Muhammad Lutfi menyebutkan bahwa pihaknya sudah dalam proses domestik market obligation. Oleh karena itu, selama pelaku pasar ekspor tetap menyediakan minyak dengan harga yang telah ditetapkan ke dalam negeri sebesar 20 persen, maka tidak akan ada larangan untuk ekspor. Hal ini disampaikan olehnya saat dijumpai oleh sejumlah wartawan di Pasar Induk Kramat Jati, pada hari Kamis (3/2/2022).
Lutfi juga menyebutkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan belum adanya keseragaman harga berdasarkan HET di semua lokasi. Penyebabnya tidak lain karena para pedagang masih dalam proses menyeimbangkan harga dari sisa minyak goreng yang tadinya mereka beli dengan harga tinggi.
Selain itu, saat pasar curahnya mendapatkan tekanan untuk membeli dari ritel modern, tentu harga minyak goreng akan berkurang. Ketika itu terjadi, tentu suplainya menjadi normal karena semuanya mengikuti HET. Alasannya, intervensi dari pemerintah terkait harga CPO, sehingga harga pasti akan normal.
Sebelum adanya kebijakan terbaru pemerintah terkait HET minyak goreng, harga per liter minyak goreng mencapai Rp 18-19 ribu. Sedangkan pada proses blending saat ini, para pedagang mencampur sama-sama harganya yang sudah turun Rp 14 ribu di dalam 2-3 hari ke depan menjadi Rp 11.500.
Terkait dengan kepatuhan para pedagang terkait HET, pemerintah masih terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap hal tersebut. Dijamin dalam beberapa waktu ke depan, harga minyak goreng sudah normal mengikuti HET.