Sorotan berita bisnis kali ini akan membahas tentang Perombakan PLN Bukan Liberalisasi Listrik dan Kementerian ESDM Siapkan Lelang 12 Blok Migas. Berikut masing-masing penjelasan dari kedua sorotan bisnis tersebut.
1. Perombakan PLN Bukan Liberalisasi Listrik
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan adanya pembentukan Sub holding PLN yang sesuai dengan arah bisnis yang dimilikinya, termasuk dalam hal ini adalah PLN Pembangkit.
Kebijakan perombakan PLN dilakukan oleh Kementerian BUMN bukanlah upaya untuk mewujudkan liberalisasi listrik, melainkan semata-mata untuk memastikan pelayanan sektor kelistrikan berjalan ke arah yang lebih baik.
Erick Thohir menyebutkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Darmawan Prasodjo selaku Direktur Utama PLN, I Pahala Nugraha Mansury selaku Wakil Menteri BUMN, serta perwakilan dari Kementerian ESDM. Langkah perombakan ini diharapkan bisa merapikan roadmap di Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi kesulitan sehubungan rantai pasok di seluruh dunia.
Erick Thohir juga menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan kalau penciptaan listrik berasal dari berbagai sumber, baik dari fosil maupun energi terbarukan seperti angin, matahari, serta geothermal. Hal itu bisa dilakukan, apalagi Indonesia memang memiliki target karbon netral pada 2060.
“Tetapi konteks lain juga, kita juga melihat bagaimana sumber daya alam kita yang sudah selama ini menjadi sumber listrik dunia karena batu bara itu tidak boleh hilang karena jangan sampai devisa kita hilang,” Ujar Erick Thohir.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kalau neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus yang mencapai USD34 Miliar. Setelah dicermati, devisa terbesarnya didapatkan dari batu bara dan kelapa sawit.
Di tempat yang lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga memberikan ungkapan senada. Dia juga menekankan kalau langkah transformasi bisnis yang dilakukan di PLN bukan merupakan upaya liberalisasi.
“Saya sebagai Dirut ingin mengulangi bahwa dampak penting BUMN adalah bukan dari proses liberalisasi dari proses kelistrikan,” Ujar Darmawan.
Darmawan menyampaikan bahwa Menteri Erick memberikan arahan kepadanya untuk melakukan perubahan dalam rangka merespons tantangan teknologi, krisis energi maupun peluang sumber daya yang melimpah di Indonesia.
Darmawan menegaskan bahwa PLN harus melakukan perubahan organisasi. Jika sebelumnya terkesan lambat dikarenakan proses perizinan dalam organisasi sangat kompleks, maka dilakukan perubahan organisasi yang lebih lincah dan dinamis, sehingga mampu mengubah tantangan ini menjadi suatu perubahan.
Dengan begitu, PLN bisa melakukan pemetaan langkah-langkah, progres dan mappingnya. Termasuk dari segi organisasi menjadi organisasi yang baru. Selain itu, PLN juga perlu melakukan pelaporan progres.
2. Kementerian ESDM Siapkan Lelang 12 Blok Migas pada 2022
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan 12 blok atau wilayah kerja (WK) minyak dan gas atau blok migas pada 2022. Hal ini disampaikan oleh Tutuka Ariadji selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam sebuah konferensi pers virtual pada hari Rabu, 19 Januari 2022.
Ariadji menyebutkan kalau penawaran tersebut memiliki fleksibilitas kontrak untuk membangkitkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas (migas).
Meskipun jumlah ini tergolong lebih sedikit jika dibandingkan tahun 2021 yang sukses melampaui target dari 10 menjadi 14 WK, namun pemerintah memberikan fleksibilitas kontrak kerja sama dalam lelang wilayah kerja, yaitu cost revocery atau gross split.
Ariadji juga menyampaikan bahwa pengumuman penawaran WK migas konvensional tersebut akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 sebanyak 6 WK, sedangkan tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 29 November 2021 sebanyak 8 WK.