Headlines News :

Menguak Sejarah Dan Mitos IMLEK

Solo (Chanelatu) - Tahun Baru Imlek atau yang dikenal dengan Tahun Baru China memuat berjuta pesona,baik daei sejarah awalnya sampai dengan ragam perayaan dan atraksi-atraksi di dalamnya.

Dalam perkembangannya,Perayaan Tahun Baru China selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Karena selain banyaknya hal baru yang menarik didalamnya,kandungan filosophi dan arti dari perayaan itu sendiri sangatlah mendalam,mari kita simak sejarah dan bagaimana legendanya. 


 Sejarah.

Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan tahun baru imlek dimulai di hari pertama bulan pertama (Tionghoa: 正月; pinyin: zhēng yuè) di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Go Meh 十五冥 元宵节 di tanggal kelima belas (pada saat bulan purnama). Malam tahun baru imlek dikenal sebagai Chúxī yang berarti "malam pergantian tahun".

Di Tiongkok, adat dan tradisi wilayah yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Imlek sangat beragam. Namun, kesemuanya banyak berbagi tema umum seperti perjamuan makan malam pada malam Tahun Baru, serta penyulutan kembang api. Meskipun penanggalan Imlek secara tradisional tidak menggunakan nomor tahun malar, penanggalan Tionghoa di luar Tiongkok seringkali dinomori dari pemerintahan Huangdi. Setidaknya sekarang ada tiga tahun berangka 1 yang digunakan oleh berbagai ahli, sehingga pada tahun 2009 masehi "Tahun Tionghoa" dapat jadi tahun 4707, 4706, atau 4646.

Dirayakan di daerah dengan populasi suku Tionghoa, Tahun Baru Imlek dianggap sebagai hari libur besar untuk orang Tionghoa dan memiliki pengaruh pada perayaan tahun baru di tetangga geografis Tiongkok, serta budaya yang dengannya orang Tionghoa berinteraksi meluas. Ini termasuk Korea, Mongolia, Nepal, Bhutan, Vietnam, dan Jepang (sebelum 1873). Di Daratan Tiongkok, Hong Kong, Makau, Taiwan, Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan negara-negara lain atau daerah dengan populasi suku Han yang signifikan, Tahun Baru Imlek juga dirayakan, dan pada berbagai derajat, telah menjadi bagian dari budaya tradisional dari negara-negara tersebut.

Legenda.

Menurut legenda, dahulu kala, Nián (年) adalah seekor raksasa pemakan manusia dari pegunungan (atau dalam ragam hikayat lain, dari bawah laut), yang muncul di akhir musim dingin untuk memakan hasil panen, ternak dan bahkan penduduk desa. 

Untuk melindungi diri merka, para penduduk menaruh makanan di depan pintu mereka pada awal tahun. DIpercaya bahwa melakukan hal itu Nian akan memakan makanan yang telah mereka siapkan dan tidak akan menyerang orang atau mencuri ternak dan hasil Panen. 

Pada suatu waktu, penduduk melihat bahwa Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian berwarna merah. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali tahun baru akan datang, para penduduk akan menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. 

Mereka juga menggunakan kembang api untuk menakuti Nian. Adat-adat pengurisan Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru. Guò nián (Hanzi tradisional: 過年; Tionghoa: 过年), yang berarti "menyambut tahun baru", secara harafiah berarti "mengusir Nian".[1][2]

Sejak saat itu, Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Nian pada akhirnya ditangkap oleh 鸿钧老祖 atau 鸿钧天尊Hongjun Laozu, seorang Pendeta Tao dan Nian kemudian menjadi kendaraan Honjun Laozu.

Sejarah Tahun Baru Imlek di Indonesia

Di Indonesia, selama tahun 1968-1999, perayaan tahun baru Imlek dilarang dirayakan di depan umum. Dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, melarang segala hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek.

Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan tahun baru Imlek pada tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres Nomor 14/1967. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya). Baru pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri mulai tahun 2003.

Pada tahun 1946, ketika Republik Indonesia baru berdiri, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah tentang hari-hari raya umat beragama No.2/OEM-1946 yang pada pasal 4 nya ditetapkan 4 hari raya orang Tionghoa yaitu Tahun Baru Imlek, hari wafatnya Khonghucu ( tanggal 18 bulan 2 Imlek), Ceng Beng dan hari lahirnya Khonghucu (tanggal 27 bulan 2 Imlek). Dengan demikian secara tegas dapat dinyatakan bahwa Hari Raya Tahun Baru Imlek Kongzili merupakan hari raya Agama Tionghoa.

Orang Tionghoa yang pertama kali mengusulkan larangan total untuk merayakan Imlek, adat istiadat, dan budaya Tionghoa di Indonesia kepada Presiden Soeharto sekitar tahun 1966-1967 adalah Kristoforus Sindhunata alias Ong Tjong Hay. Namun, Presiden Soeharto merasa usulan tersebut terlalu berlebihan, dan tetap mengijinkan perayaan Imlek, adat istiadat, dan budaya tionghoa namun diselengarakan hanya di rumah keluarga tionghoa dan di tempat yang tertutup, hal inilah yang mendasari diterbikannya Inpres No. 14/1967.

Pada 6 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa seluruh Upacara Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Instruksi Presiden ini bertujuan mengeliminasi secara sistematis dan bertahap atas identitas diri orang-orang Tionghoa terhadap Kebudayaan Tionghoa termasuk Kepercayaan, Agama dan Adat Istiadatnya. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, seluruh Perayaan Tradisi dan Keagamaan Etnis Tionghoa termasuk Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh, Pehcun dan sebagainya dilarang dirayakan secara terbuka. Demikian juga tarian Barongsai dan Liong dilarang dipertunjukkan.

Tahun itu pula dikeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 yang isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi. Hal ini didukung pula oleh Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB).

LPKB menganjurkan keturunan Tionghoa, antara lain, agar :

- Mau melupakan dan tidak menggunakan lagi nama Tionghoa.

- Menikah dengan orang Indonesia pribumi asli.

- Menanggalkan dan menghilangkan agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa, termasuk bahasa maupun semua kebiasaan dan kebudayaan Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk larangan untuk perayaan tahun baru imlek.

Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC). BKMC berada di bawah BAKIN yang menerbitkan tak kurang dari 3 jilid buku masing-masing setebal 500 halaman, yaitu "Pedoman Penyelesaian Masalah Cina" jilid 1 sampai 3. Dalam hal ini, pemerintahan Soeharto dengan dengan tegas menganggap keturunan Cina dan kebiasaan serta kebudayaan Cina, termasuk agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa sebagai "masalah" yang merongrong negara dan harus diselesaikan secara tuntas.

Kemudian dengan diterbitkannya SE Mendagri No.477 / 74054 tahun 1978 tertanggal 18 Nopember 1978 tentang pembatasan kegiatan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang berisi antara lain, bahwa pemerintah menolak untuk mencatat perkawinan bagi yang Beragama Khonghucu dan penolakan pencantuman Khonghucu dalam kolom Agama di KTP, yang di dukung dengan adanya kondisi sejak tahun 1965-an atas penutupan dan larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa, hal ini menyebabkan terjadi eksodus dan migrasi identitas diri sebagian besar orang-orang Tionghoa ke dalam Agama Kristen sekte Protestan, dan sekte Katolik, Buddha bahkan ke Islam. Demikian juga seluruh perayaan ritual kepercayaaan, agama dan adat istiadat Tionghoa termasuk perayaan Tahun Baru baru Imlek menjadi surut dan pudar.

Surat dari Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Depag No H/BA.00/29/1/1993 menyatakan larangan merayakan Imlek di Vihara dan Cetya. Kemudian Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) mengeluarkan Surat Edaran No 07/DPP-WALUBI/KU/93, tertanggal 11 Januari 1993 yang menyatakan bahwa Imlek bukanlah merupakan hari raya agama Buddha, sehingga Vihara Mahayana tidak boleh merayakan tahun baru Imlek dengan menggotong Toapekong, dan acara Barongsai.

Pada tanggal 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keppres No.6/2000 tentang pencabutan Inpres N0.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut, masyarakat Tionghoa diberikan kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya termasuk merayakan Upacara-upacara Agama seperti Imlek, Cap Go Meh dan sebagainya secara terbuka.

Pada Imlek 2551 Kongzili di tahun 2000 Masehi, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) mengambil inisiatif untuk merayakan Imlek secara terbuka sebagai puncak Ritual Agama Khonghucu secara Nasional dengan mengundang Presiden Abdurrahman Wahid untuk datang menghadirinya.

Pada tanggal 19 Januari 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan No.13/2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif.

Pada saat menghadiri perayaan Imlek 2553 Kongzili, yang diselenggarakan Matakin dibulan Februari 2002 Masehi, Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan mulai 2003, Imlek menjadi Hari Libur Nasional. Pengumuman ini ditindak lanjuti dengan dikeluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek tertanggal 9 April.

Perayaan tahun baru Imlek di Indonesia

Tahun baru Imlek biasanya berlangsung sampai 15 hari. Pada hari raya Imlek, bagi etnis Tionghoa adalah suatu keharusan untuk melaksanakan pemujaan kepada leluhur, seperti, dalam upacara kematian, memelihara meja abu atau lingwei (lembar papan kayu bertuliskan nama almarhum leluhur), bersembahyang leluhur pada hari Ceng Beng (hari khusus untuk berziarah dan membersihkan kuburan leluhur). Oleh sebab itu, pada Hari Raya Imlek anggota keluarga akan mengunjungi rumah anggota keluarga yang memelihara lingwei (meja abu) leluhur untuk bersembahyang. Atau mengunjungi rumah abu tempat penitipan lingwei leluhur untuk bersembahyang.

Pada malam tanggal 8 menjelang tanggal 9 pada saat Cu Si (jam 23:00-01:00) Umat melakukan sembahyang lagi. Sembahyang ini disebut Sembahyang “King Thi Kong” (Sembahyang Tuhan Yang Maha Esa) dan dilakukan di depan pintu rumah menghadap langit lepas dengan menggunakan altar yang terbuat dari meja tinggi berikut sesaji, berupa Sam-Poo (teh, bunga, air jernih), Tee-Liau (teh dan manisan 3 macam), Mi Swa, Ngo Koo (lima macam buah), sepasang Tebu, dan tidak lupa beberapa peralatan seperti Hio-Lo (tempat dupa), Swan-Loo (tempat dupa ratus/bubuk), Bun-Loo (tempat menyempurnakan surat doa) dan Lilin Besar.

Pada hari Cap Go Meh, tanggal 15 Imlek saat bulan purnama, Umat melakukan sembahyang penutupan tahun baru pada saat antara Shien Si (jam 15:00-17:00) dan Cu Si (jam 23:00-01:00). Upacara sembahyang dengan menggunakan Thiam hio atau upacara besar ini disebut Sembahyang Gwan Siau (Yuanxiaojie). Sembahyang kepada Tuhan adalah wajib dilakukan, tidak saja pada hari-hari besar, namun setiap hari pagi dan malam, tanggal 1 dan 15 Imlek dan hari-hari lainnya.

Sumber : Wikipedia

Editor : Kamto

Menunggu Munculnya "Sang Jenderal" Pemberantas Korupsi

Jakarta (Chanelsatu) - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dianggap sebagai calon presiden (Capres) yang mampu memberantas Korupsi.

“Prabowo Subianto oleh publik dinilai sebagai figur terdepan yang paling mempunyai kompetensi dan paling berani dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Andry Kurniawan Direktur Komunikasi ISC

Memang dari survey yang dilakukan oleh ISC  ternyata Prabowo Subianto berada di urutan pertama mengungguli nama Mahfud MD dan Joko Widodo alias Jokowi karena dipercayai publik sebagai tokoh antikorupsi yang konsisten.

Prabowo Subianto dianggap sebagai orang yang paling berani melakukan tindakan tegas bagi para koruptor.

“Figur Prabowo dipercaya sebagai tokoh yang paling punya komitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan amanat reformasi,” tegas Andry.


Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra, dianggap sebagai partai yang kadernya relatif bersih dari kasus korupsi dengan prosentase 16,7. Untuk konsistensi memerangi korupsi, Gerindra mendapat poin 18,7% mengungguli PDIP 11,2%.
 
Kepercayaan publik terhadap partai politik sekarang semakin runtuh menyusul banyak terbongkarnya kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa kader partai besar dan terkemuka di Indonesia.

Survei yang dilakukan ISC ini bertujuan untuk melihat beberapa figur Capres dan Parpol yang dianggap mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Survei dilaksanakan 1-12 Januari 2014 di 33 Provinsi yang ada di seluruh Indonesia.  

Bagaimana menurut anda ?

Sumber : Lensa Indonesia

Editor : Laksmana

Walah...Kubu Mega Dan Kubu Jokowi Adu Kuat Maju Pilpres 2014

Jakarta (Chanelsatu) - Saat ini di banyak daerah di Indonesia, Kubu Pro Jokowi sedang gencar-gencarnya untuk mendorong Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden, Namun di  Blitar sejumlah massa yang menamakan diri Barisan Pro-Mega mendeklarasikan dukungan kepada Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2014.
Mereka berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meski Jokowi memiliki popularitas sangat tinggi.

Aksi puluhan simpatisan pendukung Megawati ini dilakukan di kompleks makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, siang tadi. Dengan membawa spanduk dukungan bertuliskan Megawati Calon Presiden, mereka menyeru masyarakat agar tetap setia mendukung putri Proklamator ini menjadi presiden. “Ibu Megawati adalah trah (keturunan) Bung Karno yang sanggup memimpin bangsa ini,” kata Budi Suasono, Ketua Barisan Pro-Mega Jawa Timur di Blitar, Rabu, 11 Desember 2013.

Bersama puluhan simpatisan Barisan Pro-Mega dari berbagai kota di Jawa Timur, Budi memimpin deklarasi ini dengan berziarah di makam Bung Karno. Selain mendoakan arwah Bung Karno, pendukung fanatik Megawati ini juga berdoa demi pencalonan idola mereka menjadi presiden. Mereka yakin bangsa Indonesia akan maju dan berjaya jika dipimpin oleh keturunan Bung Karno.

Budi menegaskan, barisan ini tidak digerakkan oleh siapa pun dan murni merupakan kehendak masyarakat akar rumput. Karena itu, mereka akan mensosialisasikan sikap ini kepada barisan Pro-Mega di daerah lain agar segera melakukan deklarasi yang sama. “Keinginan kami sudah bulat untuk mendukung Ibu Mega.”

Sementara itu, beberapa kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendeklarasikan dukungannya untuk Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 yang dinamakan Pro Jokowi (PROJO). PROJO diprakarsai kader dan aktivis UI 98 seperti Budi Arie Setiadi, Fahmi Alhabsyi, Jonacta Yani, dan Firmansyah. Serta simpatisan dari paguyuban warga kota-kota di Jawa Tengah yang tinggal di Jakarta.

"Yang minta ini paguyuban-paguyuban Jawa Tengah, mereka bilang ini kelihatannya PDIP kok tidak pro Jokowi untuk capres, jadi kita tampung aspirasi itu," ujar Sekretaris Koordinator Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO), Budi Arie Setiadi, di sela-sela pendeklarasian PROJO, di Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Desember 2013.

Pada acara ini, Budi mengakui hanya menyediakan sekitar 100 undangan baik kader atau simpatisan lantaran keterbatasan dana. "Karena kita inginnya partisipatif, urunan, nggak perlu modal banyak-banyak, Jokowi nggak perlu itu." Untuk sekretariat PROJO, kata Budi, juga sumbangan sukarela dari salah satu simpatisan PDIP yang menginginkan Jokowi jadi Capres, yakni pengusaha Huddy Assegaf (berita selengkapnya lihat: Tolak Mega-Jokowi, Kader PDIP Deklarasikan PROJO).

Budi mengklaim mayoritas kader partai banteng di daerah-daerah mendukung Jokowi jadi capres, namun belakangan ini malah beredar wacana pasangan Mega-Jokowi. Memang hingga saat ini partainya belum menentukan capres yang akan diusung, dan sesuai mandat kongres PDIP 2010 di Bali dimana soal pencapresan ditentukan Megawati. Menurut Budi, dari partai seperti itu aturannya, tapi secara politik tidak berlaku. "Rakyat dong yang menyampaikan aspirasinya. Rakyat maunya siapa? Kita maunya Jokowi. Kalau nggak gitu, partai lain yang mengambil," ujar mantan Kepala Bidang Litbang DPD PDIP DKI Jakarta ini.

Para pemrakarsa PROJO yang dulunya juga pendiri Posko Megawati Gotong Royong pada 1998 ini berharap Mega mendengarkan aspirasi mereka soal pencapresan Jokowi. Tak main-main, Budi menyebutkan PROJO akan didirikan di daerah-daerah seluruh Indonesia. "Selama Januari ini kita optimalkan pendirian-pendirian posko di daerah supaya orang bisa melihat dukungan untuk Jokowi ini riil," kata dia.

Sumber : Tempo Group

Editor : Delia

HOT TOPIK

 
Copyright © 2012. Chanelsatu.com - All Rights Reserved